(0341-512200)
Batu, Jawa Timur, INA.
blog-img
08/09/2021

Webinar Talkshow LHKPN : Apa Susahnya Lapor LHKPN Tepat Waktu dan Akurat

Galuh D | Pengawasan

Pada Selasa, 7 September 2021 diselenggarakan webinar talkshow Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Direktorat Gratifikasi KPK-RI. Acara yang bertajuk "Apa susahnya lapor LHKPN tepat waktu dan akurat" ini dilaksanakan melalui aplikasi zoom serta disiarkan langsung oleh kanal youtube KPK-RI.

Webinar dibuka oleh Pimpinan KPK-RI, Firli Bahuri, sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan & Monitoring Direktorat Gratifikasi KPK-RI), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Erick Tohir (Menteri BUMN), Bambang Soesatyo (Ketua MPR), dan Lucius Karus (Peneliti FORMAPPI)

Dalam paparannya, Pahala Nainggolan menyoroti masih rendahnya presentase pelaporan di kalangan legislatif, baik pusat maupun daerah. Selain itu, untuk pelaporan HKPN Tahun 2021, Direktorat Gratifikasi akan menitikberatkan akurasi data yang dilaporkan disamping terus mengejar kepatuhan PN dalam pelaporannya.

Menanggapi hal ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen Anggota MPR dalam pelaporan LHKPN, dibutuhkan dorongan dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya dari internal kelembagaan, dan khusus untuk DPR dari partai politik. Dari internal kelembagaan, mengingat MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, mekanisme meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN diupayakan melalui masing-masing kelembagaan DPR dan DPD. Demikian juga dari partai politik, masing masing partai politik harus memiliki mekanisme tersendiri dalam mengingatkan para kadernya yang duduk sebagai penyelenggara negara untuk menyampaikan LHKPN sebagai bentuk komitmen dan dukungan pada terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel.

Sedangkan Menteri BUMN Erick Tohir akan menindaklanjuti data pelaporan LHKPN dari KPK dengan mewajibkan direksi dan komisaris anak cucu usaha BUMN untuk melaporkan HKPN masing-masing. Namun Erik akan memprioritaskan kepatuhan di jajaran BUMN terlebih dahulu agar meningkatkan atmosfir transparansi dan akuntabel di lingkungan Kementerian BUMN.

Yang patut digarisbawahi pada kegiatan ini adalah bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan salah satu indikator bagi keseriusan Penyelenggara Negara dalam upaya pemberantasan korupsi serta sebagai barometer integritas selain pengendalian gratifikasi,

Salam Anti-Korupsi

Pada Selasa, 7 September 2021 diselenggarakan webinar talkshow Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Direktorat Gratifikasi KPK-RI. Acara yang bertajuk "Apa susahnya lapor LHKPN tepat waktu dan akurat" ini dilaksanakan melalui aplikasi zoom serta disiarkan langsung oleh kanal youtube KPK-RI.

Webinar dibuka oleh Pimpinan KPK-RI, Firli Bahuri, sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan & Monitoring Direktorat Gratifikasi KPK-RI), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Erick Tohir (Menteri BUMN), Bambang Soesatyo (Ketua MPR), dan Lucius Karus (Peneliti FORMAPPI)

Dalam paparannya, Pahala Nainggolan menyoroti masih rendahnya presentase pelaporan di kalangan legislatif, baik pusat maupun daerah. Selain itu, untuk pelaporan HKPN Tahun 2021, Direktorat Gratifikasi akan menitikberatkan akurasi data yang dilaporkan disamping terus mengejar kepatuhan PN dalam pelaporannya.

Menanggapi hal ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen Anggota MPR dalam pelaporan LHKPN, dibutuhkan dorongan dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya dari internal kelembagaan, dan khusus untuk DPR dari partai politik. Dari internal kelembagaan, mengingat MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, mekanisme meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN diupayakan melalui masing-masing kelembagaan DPR dan DPD. Demikian juga dari partai politik, masing masing partai politik harus memiliki mekanisme tersendiri dalam mengingatkan para kadernya yang duduk sebagai penyelenggara negara untuk menyampaikan LHKPN sebagai bentuk komitmen dan dukungan pada terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel.

Sedangkan Menteri BUMN Erick Tohir akan menindaklanjuti data pelaporan LHKPN dari KPK dengan mewajibkan direksi dan komisaris anak cucu usaha BUMN untuk melaporkan HKPN masing-masing. Namun Erik akan memprioritaskan kepatuhan di jajaran BUMN terlebih dahulu agar meningkatkan atmosfir transparansi dan akuntabel di lingkungan Kementerian BUMN.

Yang patut digarisbawahi pada kegiatan ini adalah bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan salah satu indikator bagi keseriusan Penyelenggara Negara dalam upaya pemberantasan korupsi serta sebagai barometer integritas selain pengendalian gratifikasi,

Salam Anti-Korupsi

Pada Selasa, 7 September 2021 diselenggarakan webinar talkshow Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Direktorat Gratifikasi KPK-RI. Acara yang bertajuk "Apa susahnya lapor LHKPN tepat waktu dan akurat" ini dilaksanakan melalui aplikasi zoom serta disiarkan langsung oleh kanal youtube KPK-RI.

Webinar dibuka oleh Pimpinan KPK-RI, Firli Bahuri, sedangkan narasumber yang dihadirkan adalah Pahala Nainggolan (Deputi Bidang Pencegahan & Monitoring Direktorat Gratifikasi KPK-RI), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Erick Tohir (Menteri BUMN), Bambang Soesatyo (Ketua MPR), dan Lucius Karus (Peneliti FORMAPPI)

Dalam paparannya, Pahala Nainggolan menyoroti masih rendahnya presentase pelaporan di kalangan legislatif, baik pusat maupun daerah. Selain itu, untuk pelaporan HKPN Tahun 2021, Direktorat Gratifikasi akan menitikberatkan akurasi data yang dilaporkan disamping terus mengejar kepatuhan PN dalam pelaporannya.

Menanggapi hal ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen Anggota MPR dalam pelaporan LHKPN, dibutuhkan dorongan dari berbagai pemangku kepentingan, di antaranya dari internal kelembagaan, dan khusus untuk DPR dari partai politik. Dari internal kelembagaan, mengingat MPR terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD, mekanisme meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKPN diupayakan melalui masing-masing kelembagaan DPR dan DPD. Demikian juga dari partai politik, masing masing partai politik harus memiliki mekanisme tersendiri dalam mengingatkan para kadernya yang duduk sebagai penyelenggara negara untuk menyampaikan LHKPN sebagai bentuk komitmen dan dukungan pada terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan akuntabel.

Sedangkan Menteri BUMN Erick Tohir akan menindaklanjuti data pelaporan LHKPN dari KPK dengan mewajibkan direksi dan komisaris anak cucu usaha BUMN untuk melaporkan HKPN masing-masing. Namun Erik akan memprioritaskan kepatuhan di jajaran BUMN terlebih dahulu agar meningkatkan atmosfir transparansi dan akuntabel di lingkungan Kementerian BUMN.

Yang patut digarisbawahi pada kegiatan ini adalah bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan salah satu indikator bagi keseriusan Penyelenggara Negara dalam upaya pemberantasan korupsi serta sebagai barometer integritas selain pengendalian gratifikasi,

Salam Anti-Korupsi

Bagikan Ke:

M

M Fikri
07 Aug 2018 22:09

Nice Post.


J

Joko
08 Aug 2018 10:54

Thank you.

M

M Fikri Setiadi
07 Aug 2018 22:14

Awesome Post


Populer